Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk 165.768 guru madrasah di seluruh Tanah Air.
Bantuan ini dikhususkan untuk guru madrasah Non Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyalurkannya, Kemenag telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita sudah bersepakat dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita mulai dengan 165.768 guru madrasah Non ASN yang mendapat pelindungan Jamsostek," kata Thobib, dilansir dari laman Kemenag, Senin (9/12/2024).
Thobib mengatakan upaya ini merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana fokus Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, bantuan menjadi bentuk komitmen dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita.
Baca juga: Kemenag Upayakan Skema Insentif Berkeadilan bagi Guru Honorer di MadrasahBaca juga: Resmi! Kemenag Anggarkan Rp897 Miliar pada 2025 untuk Insentif Guru Non PNS"Ini bagian dari komitmen kami dan BPJS untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas," kata Thobib.
Anggarkan Dana Rp 21,483 MiliarDalam hal Jamsostek ini, Kemenag menganggarkan bantuan senilai Rp 21,483 miliar. Sebanyak 165.768 guru tersebut tersebar di 34 provinsi.
"Kemenag telah alokasikan anggaran Rp21,483 miliar untuk mengcover BPJS para guru ini," sambungnya.
Pemberlakukan Jamsostek guru nantinya selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2025.
Selama tahun 2023 hingga November 2024, terdapat sebanyak 388 ribu guru dan tenaga kependidikan (GTK) madrasah yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencakup 60